Empat pemuda yang menamakan diri sebagai Pemuda Peduli Bangsa menyampaikan seruan moral kepada para elit politik dan pemerintah, terkait maraknya aksi massa yang belakangan semakin memanas di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa keresahan rakyat tidak boleh diabaikan, terutama menyangkut kebijakan yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Kami turun bukan untuk kepentingan politik siapa pun, tapi murni demi bangsa ini. Kami ingin para elit politik peka terhadap jeritan rakyat, agar gejolak aksi massa tidak semakin merajalela,” (Mozae) ujar salah satu perwakilan Pemuda Peduli Bangsa.
Adapun poin-poin tuntutan utama yang mereka sampaikan kepada pemerintah dan DPR adalah sebagai berikut:
- Pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai menjadi pemicu awal lahirnya gelombang aksi massa.
- Segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor demi menegakkan hukum yang adil serta mengembalikan aset negara untuk kepentingan rakyat.
- Memproses secara cepat dan transparan kasus 7 anggota Polri yang diduga terlibat dalam penghilangan nyawa seorang driver ojek online, sebagai wujud supremasi hukum dan keadilan.
Mereka menambahkan bahwa langkah cepat pemerintah dalam menindaklanjuti tiga poin tersebut dapat menjadi solusi untuk meredam amarah rakyat dan mengembalikan kepercayaan publik.
Saran untuk Pemerintah
- Segera lakukan konsolidasi antara lembaga eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR) Guna membangun komitmen politik yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan elit semata.
- Tunda atau batalkan kebijakan yang menimbulkan keresahan publik, khususnya terkait kenaikan tunjangan DPR, yang saat ini justru memicu krisis kepercayaan.
- Dorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, sebagai bukti nyata bahwa pemerintah konsisten dalam pemberantasan korupsi.
- Perkuat transparansi penegakan hukum dengan menjamin keadilan dalam kasus aparat yang melanggar hukum, agar rakyat melihat bahwa hukum tidak pandang bulu.
Evaluasi Penegakan Hukum
Para pemuda ini menilai penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan.
Hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas banyak kasus korupsi lamban ditangani dan pelanggaran aparat sering tidak diproses secara transparan.
Reformasi penegakan hukum mutlak dilakukan agar hukum benar-benar tegak tanpa pandang bulu.
Evaluasi Kinerja DPR RI
Menurut mereka, DPR RI saat ini gagal memenuhi harapan rakyat sebagai lembaga wakil rakyat.
- Kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat, misalnya rencana kenaikan tunjangan anggota DPR.
- Tingginya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR, sehingga merusak citra lembaga.
- Lemah dalam fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan minimnya transparansi.
Dengan demikian, langkah cepat, tegas, dan berpihak pada rakyat akan mampu meredam potensi gejolak sosial sekaligus mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan lembaga negara.
Penulis, Ali Muhyidin, MoH. Zaenudin, Dikri Mulia, Erwan Haryadi